Info Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal

Blog Article

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan, pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

memperhatikan pergerakan harga dan mengambil keputusan untuk beli atau jual. Setelah memperoleh suatu penjelasan tentang kontrak berjangka, bagaimana jika kita mempelajari perbedaan-perbedaan diantara kontrak berjangka dan saham, yaitu: Pertama, suatu kontrak berjangka adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual sebelum maupun pada tanggal kontraknya berakhir, dan pada harga yang ditentukan sekarang. Dengan membeli saham Anda memperoleh hak milik, sedangkan sama sekali tidak ada penyerahan fisik ataupun pengalihan hak milik dalam bertransaksi kontrak berjangka. Dengan kata lain, kontrak berjangka hanya sebuah janji atau persetujuan bahwa Anda akan menjual atau membeli kembali apa yang telah dibeli atau dijual sebelumnya. Kedua, persediaan kontrak berjangka tidak dibatasi dan setiap kali seorang pembeli dan seorang penjual membuka suatu posisi, sebuah kontrak berjangka baru tercipta.

Sedangkan untuk spekulan, adalah pedagang yang ada di pasar komoditas. Pedagang tersebut melakukan aktivitas perdagangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Para spekulan akan mengambil keuntungan dengan mengandalkan sebuah fluktuasi harga.

Ia menjelaskan, 114 domain situs terbaru yang diblokir, sebagian besar merupakan situs Internet dari pialang berjangka luar negeri. Memang banyak yang mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, tapi ketika beroperasi di Indonesia tetap diharuskan memiliki izin dari Bappebti.

“Kami yakin, kunci berkembangnya perdagangan berjangka komoditi adalah pemahaman yang baik di masyarakat termasuk pemahaman tentang risiko investasi,” pungkasnya.

Oleh karena itu, lembaga kliring menjamin kedua pihak dalam setiap transaksi berjangka. Adapun transaksi kontrak berjangka yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka pada umumnya, antar lain :42 1. Standardisasi Karena transaksi dilakukan antar pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya, Kontrak berjangka tidak bisa dibuat tertulis. Untuk memberi kepastian untuk semua pihak isi kontrak berjangka harus baku (regular). Kontrak conventional itu biasanya memuat spesifikasi : one. "Aset acuan" ( atau dikenal dengan istilah underlying asset atau instrumen. Bentuknya bisa berupa satuan barel pada

Plt. Kepala Bappebti, Kasan mengatakan pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

Selama 2021, selain opsi biner dan penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robotic trading, situs Internet site yang diblokir adalah duplikasi situs Web site pialang berjangka yang memiliki perizinan dari Bappebti dan situs Website introducing broker

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat terhindar dari modus penipuan dan potensi kerugian akibat PBK ilegal.

Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, penyedia Baca selengkapnya aplikasi opsi biner tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Jadi, apabila masyarakat merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab.

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditi juga harus terlebih dahulu harus mengetahui wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan resiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, area situs entitas tersebut mayoritas merupakan pialang berjangka dari luar negeri yang mengaku telah mendapat legalitas dari negara asalnya, namun tidak untuk di Indonesia.